Hari Lahir Pancasila; Momentum Merawat Rumah Bersama dan Menguatkan Indonesia Maju

Oleh: Ahmad H.M. Ali, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (Disclamer : tulisan ini adalah pendapat pribadi dan dipertanggung jawabkan penulis). TANGGAL 1 Juni bukan sekadar penanda historis lahirnya Pancasila. Momentum ini adalah pengingat bahwa bangsa Indonesia dibangun di atas sebuah kesepakatan luhur untuk hidup bersama dalam keberagaman. Di tengah perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, dan pilihan politik, para pendiri bangsa berhasil merumuskan sebuah fondasi yang mampu mempersatukan lebih dari 280 juta manusia dalam satu ikatan kebangsaan yang kokoh. Dalam perspektif pemikiran Yudi Latif melalui karya-karyanya seperti Negara Paripurna, Wawasan Pancasila, dan Revolusi Pancasila, Pancasila bukan sekadar ideologi negara yang bersifat normatif, melainkan sebuah "rumah bersama" yang mampu mengakomodasi seluruh elemen bangsa tanpa meniadakan identitas masing-masing. Pancasila hadir sebagai titik temu yang mempertemukan nilai religiusitas, kemanusiaan, demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial dalam satu kesatuan yang utuh. Gagasan tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks Indonesia hari ini. Dunia sedang menghadapi berbagai tantangan serius berupa polarisasi politik, ekstremisme identitas, meningkatnya intoleransi, serta fragmentasi sosial yang mengancam kohesi kebangsaan. Banyak negara mengalami krisis kepercayaan publik terhadap institusi politik dan demokrasi. Namun Indonesia memiliki modal sosial yang sangat berharga: Pancasila. Para ilmuwan politik seperti Benedict Anderson menjelaskan bahwa bangsa adalah sebuah "imagined community", sebuah komunitas yang dibangun oleh kesadaran kolektif untuk hidup bersama. Dalam konteks Indonesia, Pancasila adalah perekat utama dari komunitas kebangsaan tersebut. Ia memungkinkan masyarakat yang sangat majemuk untuk tetap memiliki tujuan bersama sebagai bangsa. Mochtar Pabottinggi menegaskan bahwa Pancasila merupakan "Etika Publik Bangsa Indonesia". Pancasila tidak hanya mengatur hubungan negara dengan warga negara, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam mengelola perbedaan dan konflik sosial. Pandangan ini sejalan dengan teori filsuf politik Amerika, John Rawls, yang menjelaskan bahwa masyarakat yang majemuk membutuhkan sebuah "Overlapping Consensus" atau titik temu bersama yang dapat diterima seluruh kelompok. Dalam konteks Indonesia, titik temu tersebut adalah Pancasila.

- Iklan Sponsor -

ahmad ali psi

Ia memungkinkan setiap kelompok mempertahankan identitasnya tanpa kehilangan komitmen terhadap persatuan nasional. Saya memandang bahwa politik Indonesia ke depan harus semakin berorientasi pada politik persatuan, bukan politik pembelahan. Politik yang mengedepankan gagasan, bukan permusuhan. Politik yang memperkuat kerja sama, bukan memperlebar perbedaan. Semangat inilah yang saya lihat menjadi salah satu fondasi perjuangan PSI. Sebagai partai yang lahir dari semangat pembaruan, PSI menempatkan keberagaman sebagai kekuatan bangsa, bukan ancaman. PSI hadir sebagai rumah bersama bagi seluruh anak bangsa yang percaya bahwa Indonesia hanya dapat maju apabila seluruh elemen masyarakat mendapatkan ruang yang sama untuk berkontribusi. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai Pancasila memiliki kesesuaian yang sangat kuat dengan arah perjuangan PSI: menjunjung tinggi toleransi, meritokrasi, kesetaraan kesempatan, penghormatan terhadap hukum, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Politik keberagaman yang diperjuangkan PSI bukanlah sekadar strategi elektoral, melainkan manifestasi nyata dari nilai-nilai Pancasila dalam praktik demokrasi modern. Pada saat yang sama, kita juga patut memberikan apresiasi terhadap fondasi pembangunan yang telah diletakkan oleh Joko Widodo selama satu dekade terakhir. Berbagai studi dari lembaga nasional maupun internasional menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas antarwilayah, transformasi digital, reformasi pelayanan publik, penguatan hilirisasi industri, serta perluasan akses pendidikan telah memberikan dampak signifikan terhadap daya saing Indonesia. Dalam kajian pembangunan modern, peraih Nobel Ekonomi Amartya Sen menjelaskan bahwa pembangunan sejatinya adalah proses memperluas kebebasan manusia (Development As Freedom). Pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari kemampuan warga negara memperoleh akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, mobilitas, dan kesempatan hidup yang lebih baik. Dalam perspektif tersebut, pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi yang dilakukan selama era pemerintahan Joko Widodo dapat dipahami sebagai upaya memperluas ruang kebebasan dan kesempatan bagi masyarakat Indonesia. Jalan, pelabuhan, bandara, jaringan internet, dan konektivitas antarwilayah bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan instrumen untuk membuka akses yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, kawasan industri, hingga transformasi digital pemerintahan sesungguhnya bukan hanya proyek fisik semata. Semua itu merupakan upaya mewujudkan sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Infrastruktur yang menghubungkan wilayah-wilayah terpencil adalah bentuk nyata pemerataan kesempatan ekonomi. Pendidikan yang semakin terbuka adalah investasi bagi kemajuan manusia Indonesia.

Sementara hilirisasi industri merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah nasional demi kesejahteraan rakyat. Karena itu, pembangunan yang menjangkau wilayah pinggiran, kawasan timur Indonesia, serta daerah-daerah yang selama ini tertinggal merupakan wujud konkret dari sila kelima Pancasila. Tentu perjalanan bangsa tidak pernah selesai. Tantangan ke depan justru semakin kompleks. Indonesia harus menghadapi disrupsi teknologi, kecerdasan buatan, perubahan iklim, kompetisi geopolitik global, serta bonus demografi yang membutuhkan pengelolaan serius. Karena itu, tugas generasi saat ini bukan hanya menjaga warisan para pendiri bangsa, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman. Jika Pancasila merupakan fondasi normatif bangsa, maka politik harus menjadi instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini, saya melihat bahwa jalan politik yang ditempuh PSI memiliki kesinambungan yang kuat dengan agenda pembangunan nasional yang telah diletakkan selama satu dekade terakhir. PSI meyakini bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan atau simbol seremonial, melainkan harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang menghadirkan kemajuan, pemerataan kesempatan, dan keadilan sosial. Politik pembangunan yang berorientasi pada meritokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi pelayanan publik, penguatan ekonomi nasional, pemberantasan korupsi, serta penghormatan terhadap keberagaman merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks Indonesia modern. Dalam bahasa sosiolog terkemuka Talcott Parsons, sebuah bangsa hanya dapat bertahan apabila mampu menjaga integrasi sosial sekaligus beradaptasi terhadap perubahan zaman. Indonesia membutuhkan keduanya: persatuan yang kokoh dan kemampuan bertransformasi. Pancasila memberikan fondasi integrasi, sementara pembangunan memberikan instrumen transformasi. Karena itu, bagi PSI, melanjutkan berbagai capaian pembangunan nasional bukan semata soal kesinambungan pemerintahan, melainkan bagian dari upaya menjaga kesinambungan cita-cita kebangsaan. Politik pembangunan yang memperkuat persatuan nasional, memperluas akses ekonomi, membuka kesempatan pendidikan, dan menciptakan mobilitas sosial adalah pengejawantahan konkret dari nilai-nilai Pancasila. Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen kebangsaan kita. Indonesia yang maju bukanlah Indonesia yang dibangun oleh satu kelompok, satu agama, satu suku, atau satu golongan. Indonesia yang maju adalah Indonesia yang dibangun bersama-sama oleh seluruh anak bangsa. ***